Depok, bidiktangsel.com - BPN Kota Depok bagikan sertifikat PTSL ke warga dan Pemkot di momen Hantaru 2023.
PTSL merupakan Program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kota Depok terus dikebut. Bahkan hasilnya pun menggembirakan.
Tercatat, dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dari 1.900 sertifikat untuk tahun 2023, hampir 50 persennya sedang berjalan dan segera diserahkan kepada warga termasuk sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Depok (data lengkap di bawah).
Baca Juga: Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono Acungi Jempol Kerja Cepat BPN di Bawah Komando Indra Gunawan
“Lima puluh persen dalam posisi on proses. Bahkan hari ini, dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU 2023) dan hari lalıir UUPA yang ke-63 kami serahkan sertifikat PTSL aset Pemkot sebanyak 83 bidang. Termasuk, penyerahan sertifikat PTSL untuk warga Depok dan rumah ibadah,” papar Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan kepada wartawan, Senin, 25 September 2023.
Ketika ditanya soal sertifikat elektronik, Indra menjelaskan saat ini sedang dilakukan uji coba sertifikat elektronik di Kementerian ATR BPN, ke depan akan menyusul pemerintah daerah, maupun lembaga dan kementerian terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan data-data pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan data-data pertanahan apabila terjadi bencana (seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dsb).
Baca Juga: BPN Kota Depok: Progres Ganti Kerugian Tol Cijago Tahap Akhir, Ini nilai konsinyasi
“Sertifikasi elektronik juga sebagai upaya mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah maka Kementerian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikat tanah secara elektronik,” jelas Indra.
Disinggung soal percepatan sertifikasi aset Pemkot Kota Depok yang mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Indra mengatakan hal ini, berkat sinergitas, dan kolaborasi dengan Pemkot Depok yang terus berjalan dengan baik.
Bahkan, partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan Ungkap Belum Dibayarnya Situ Krukut Limo
“Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat,”terang Indra.
Kerja cepat ini, juga tidak lepas dari koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan reforma agraria.
“Alhamdulillah melalui koordinasi dan sinergi dengan Pemkot dan elemen masyarakat persoalan pertanahan dapat terselesaikan di Kota Depok,” ujarnya.
Baca Juga: BPN Kota Depok Ingatkan Pemilik Apartemen Segera Ajukan SHMRS