PWI Pusat Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tegaskan Tak Ganggu Independensi Pers

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang menyediakan rumah bersubsidi khusus bagi wartawan.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu independensi pers, melainkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan di tengah tekanan industri media.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Rabu (16/4), Hendry mengungkapkan bahwa banyak pengurus PWI di daerah menyambut antusias program tersebut.

Baca Juga: Marak Pencurian Kabel Telkom, PT. Mukti Mandiri Lestari Beri Peringatan Tegas kepada Oknum Tak Bertanggung Jawab

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” ujarnya.

Antusiasme tersebut muncul usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pemukiman dan Kawasan Perumahan (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Badan Pusat Statistik (BPS) pada 8 April 2025.

Dalam kerja sama itu, pemerintah mengalokasikan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus bagi wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, aparat TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Kejati Banten Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel

Menteri PKP, Maruar Sirait, menargetkan 100 unit pertama akan diserahkan pada 6 Mei mendatang.

PWI Pusat pun mengimbau anggotanya di wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta untuk segera melengkapi persyaratan.

Adapun lokasi rumah yang ditawarkan berada di Cilegon dan Serang (Banten), serta Bogor, Cileungsi, dan Depok (Jawa Barat), yang telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian PKP.

Baca Juga: Wakil Bupati Tangerang Minta PSM Bantu Penyaluran Bantuan Sosial agar Tepat Sasaran

Hendry menilai program ini sangat relevan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi wartawan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kebutuhan tempat tinggal merupakan hak dasar. Program ini menjadi solusi nyata tanpa mengorbankan independensi,” tegasnya.