LBH Keadilan Sebut Ada Pelaku Lain yang Terlibat Korupsi Pengelolaan Sampah

Serpong, bidiktangsel.com – Penetapan Wahyunoto Lukman sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan sampah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menjadi sorotan publik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan itu diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran jasa layanan pengelolaan sampah.

Langkah tegas Kejati Banten ini mendapat apresiasi dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan).

Baca Juga: Wagub Banten Dimyati Buka Kanal Pengaduan Lewat Medsos, Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh penindakan terhadap kasus ini dan mendorong agar penyidikan tidak berhenti pada satu nama saja.

“Kami mengapresiasi Kejati Banten atas keberanian dan ketegasannya menetapkan Kepala DLH Tangsel sebagai tersangka. Namun, praktik korupsi seperti ini jarang dilakukan seorang diri,” ungkap Hamim dalam keterangannya, Selasa (16/4).

Hamim menegaskan bahwa dalam banyak kasus korupsi, kepala dinas umumnya tidak bertindak sendirian.

Baca Juga: Camat Ciputat Tegaskan Pengawasan Pasca Penertiban Pasar Dilakukan 24 Jam untuk Jaga Ketertiban

Ia meyakini ada pejabat lain yang ikut terlibat atau turut menikmati hasil korupsi.

Karena itu, LBH Keadilan meminta Kejati Banten untuk mengembangkan penyidikan guna mengungkap semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, LBH Keadilan mendorong Wahyunoto agar bersikap kooperatif dan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).

Dengan menjadi JC, Wahyunoto diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas terkait dugaan korupsi tersebut.

Baca Juga: Tatu Ajak Warga Serang Kawal PSU Pilkada 2024 dengan Riang Gembira dan Tanggung Jawab

“Kami berharap Pak Kadis bersedia memberikan informasi secara terbuka, agar siapa pun yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini penting demi menegakkan keadilan secara menyeluruh,” tegas Hamim.