Kanwil DJP Banten Menangkan Perkara Pra Peradilan

Tangerang, bidiktangsel.com – Kanwil DJP Banten memenangkan dua gugatan praperadilan dalam sidang putusan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Tgr yang diajukan oleh H (eks Direktur Utama PT. MAP) dan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN.TNG yang diajukan oleh MS (Direktur PT. PMSM) melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Atas perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Tgr, H mengajukan permohonan praperadilan dengan Menkeu-RI Cq Ditjen Pajak Cq Kanwil DJP Banten Cq Maryudin PPNS pada Kanwil DJP Banten sebagai pihak Termohon, atas sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh termohon dengan alasan bahwa yang bertanggung jawab di muka hukum pasca wajib pajak telah dinyatakan pailit pada 22 Agustus 2019 adalah para kurator.

Sehingga Pemohon tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Baca Juga: Jadi Sorotan Masyarakat, GP Ansor Banten Silahturahmi Ke DJP Banten Menepis Isu-Isu Miring Selama Ini

Selain menuntut penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, pemohon juga memohon Hakim Praperadilan untuk memerintahkan termohon menghentikan proses penyidikan dan membebaskan status tersangka pemohon.

Dalam putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Adapun atas permohonan pemohon mengenai siapa yang harus bertanggung jawab di muka hukum sudah memasuki subtansi materi pokok perkara yang bukan merupakan objek dan lingkup kewenangan praperadilan Oleh karenanya, hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Baca Juga: Kanwil DJP Banten Peduli Gandeng Primaya Hospital Gelar Operasi Katarak Gratis

Sementara itu, pada putusan perkara praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN.TNG, MS mengajukan permohonan praperadilan dengan DJP sebagai pihak Termohon I, Kepala Kanwil DJP Banten sebagai pihak Termohon II, dan Kepala KPP Pratama Kosambi sebagai pihak Termohon III.

Objek perkara praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penerbitan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan, pemberitahuan bukti permulaan, serta sah atau tidaknya upaya penggeledahan dan penyitaan.

Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Tangerang Agus Iskandar, S.H.,M.H. dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ada bukti penyitaan dan penggeledahan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Banten terhadap PT. PMSM.

Oleh karenanya, dalam putusan hakim yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum memutuskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon terlalu premature sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil.

Baca Juga: Kepala Kanwil DJP Banten Kunjungan Kerja Ke BPK Banten, Dukung Pemadanan NIK Menjadi NPWP