BPN Kota Depok Inisiasi Pendirian Posko Pengaduan PTSL Guna Meningkatkan Layanan Publik

Indra Gunawan menyayangkan bahwa masyarakat seringkali mudah terprovokasi oleh pesan negatif yang tersebar di media sosial. Meskipun kritik adalah hal yang penting bagi kami, kami sangat menyesalkan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Lalu, apa kendala umum dalam program PTSL di Kota Depok? Menurut Indra Gunawan, ada empat poin yang menjadi kendala.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan WNA Nigeria di Tangerang Akhirnya Diciduk Polisi

Pertama, tanah yang harus dianalisis karena gambar di surat ukur (Hasil Ajudikasi tahun sebelumnya) berbeda dengan kondisi tanah saat ini.

Kedua, kesulitan masyarakat dalam menandatangani PBT Klarifikasi karena perbedaan luas (KW1 sampai 3) dan ketidakterkenalan pemilik tanah oleh RT dan RW setempat.

Ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah K4 karena keterbatasan informasi dari surat ukur dan warga setempat.

Keempat, kurangnya dukungan dari perangkat kelurahan yang mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi tanah non-hunian (kebun, sawah) karena pemilik tanah berada di luar daerah.

Selain itu, juga muncul kompleksitas administrasi. Proses pendaftaran tanah membutuhkan dokumen yang lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Baca Juga: Tim Garuda UNY Siap Bertanding di Kejuaraan Dunia Pengemudi Shell Eco Marathon 2023

"Namun, seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan memahami dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dapat memperlambat proses pendaftaran dan menimbulkan kebingungan," jelas Indra.

"Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh BPN Kota Depok adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Jumlah petugas yang terlibat dalam program PTSL mungkin tidak mencukupi untuk menangani jumlah pendaftar yang banyak," tambah Indra Gunawan.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya, berdiskusi dalam Rapat Koordinasi Program Tematik Sektor Pertanahan Tahun 2023 Wilayah Jawa Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandung, Selasa 11 Juli 2023. (***)