DPR di 2025: Polemik Revisi Undang-Undang, Anggota Nonaktif, hingga Rentetan Kecaman Publik

Baca Juga: Polres Tangsel Ungkap Kasus, Lalai K3, Pabrik Obat Tradisional di Tangsel Meledak

Salah satu poin dari demo Indonesia Gelap adalah menolak RUU TNI yang dikhawatirkan akan memunculkan dwifungsi TNI.

Sorotan pada RUU TNI ketika terungkap bahwa Komisi I DPR melakukan rapat tertutup pada 14-15 Maret 2025 sebelum resmi disahkan pada 20 Maret 2025.

Rapat tersebut digelar di hotel bintang lima, Fairmont, Senayan, Jakarta di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Undang Undang yang direvisi oleh DPR RI adalah Undang Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI yang berkaitan dengan kedudukan TNI, penambahan jabatan sipil untuk anggota TNI aktif, penambahan operasi militer selain perang, dan perpanjangan batas pensiun.

Baca Juga: PGI Kota Bogor Targetkan Emas Kirim Tiga Atlet ke Porprov Jawa Barat 2026

Juli: Persiapan Duta Besar

DPR RI mengadakan fit and proper untuk menentukan Duta Besar (Dubes) ke beberapa negara dan perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemilihan Dubes sempat menjadi sorotan usai terungkap bahwa Indonesia tak memiliki perwakilan diplomasi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat (AS).

Saat penunjukkan serta fit and proper, ada 24 calon Dubes yang diajukan oleh pemerintah untuk mengikuti uji kelayakan tersebut.

Agustus: Tunjangan DPR dan Demo Reset Indonesia

Isu besar DPR RI muncul di bulan Kemerdekaan Indonesia, yakni saat tunjangan rumah untuk anggota Dewan mencapai puluhan juta.

Baca Juga: Sapras Sekolah Perwira Prajurit Karier TNI di Serpong Diresmikan, Menhan Tegaskan Regenerasi Kekuatan TNI

Tak hanya rumah, berbagai tunjangan seperti tunjangan beras, bensin, hingga komunikasi yang dianggap tak sepadan dengan kinerja untuk rakyat.

Kekecewaan rakyat makin memuncak saat beberapa anggota Dewan memberikan pernyataan dan sikap yang dianggap tak memiliki empati pada kondisi rakyat.