DPR RI Akan Berbenah Hingga Terbuka Mendengar Aspirasi Rakyat, Janji Puan Maharani

Bidiktangsel.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal lembaga legislatif sekaligus memastikan DPR lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Menag: Amal Jariyah Guru Pintarkan Anak Orang, Bukan Cari Uang Jadi Pedagang

Puan menambahkan bahwa DPR tidak hanya menerima masukan, tetapi juga akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya, ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam mengawal setiap kebijakan publik.

Baca Juga: Istana Jelaskan Kriteria Polisi yang Dapat Naik Pangkat: Korban Tindak Anarki Saat Bertugas

“DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” jelasnya.

Selain itu, Puan mengimbau seluruh pihak menjaga kondusifitas serta saling menghormati demi terciptanya suasana kebangsaan yang harmonis.

“Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” katanya.

Baca Juga: Pemkab Serang dan JSIT Jalin Kolaborasi Tingkatkan Mutu Pendidikan

Terkait pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR, termasuk besaran tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, Puan memastikan hal itu akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur mantan Menko PMK itu.

Dengan janji pembenahan ini, DPR diharapkan mampu menghadirkan tata kelola lembaga yang lebih transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.(***)