Gubernur Banten Apresiasi TangselOne, Dorong Transformasi Layanan Publik Digital

Bidiktangsel.com — Pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi atas peluncuran aplikasi layanan publik “TangselOne” yang digelar di Aula Blandongan, Lantai 4 Puspemkot Tangerang Selatan, Kamis (30/4/2026).

Inovasi digital ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Dalam sambutan Gubernur Banten Andra Soni yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Dr. Komarudin, M.A.P. disampaikan bahwa transformasi digital menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: TangselOne, Layanan Publik Digital Terintegrasi Berbasis AI

Baca Juga: Era Baru Layanan Digital, 441 Layanan Digital Kini Terintegrasi Satu Pintu

“Pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas diluncurkannya aplikasi TangselOne dalam rangka perbaikan layanan publik di Kota Tangerang Selatan,” ujar Komarudin dalam sambutannya.

Menurutnya, peluncuran TangselOne mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Benyamin Davnie dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif di era digital.

Ia menilai, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Komarudin menegaskan, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah daerah di mata masyarakat.

Baca Juga: TangselOne Resmi Meluncur, Super Apps Berbasis AI Permudah Layanan Publik

Kualitas layanan yang diberikan akan sangat memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika pelayanan publiknya baik, maka citra pemerintah juga akan baik. Sebaliknya, jika pelayanan tidak optimal, maka akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai solusi atas keterbatasan pelayanan manual.

Ketergantungan pada metode konvensional, seperti komunikasi langsung melalui nomor pribadi pejabat, dinilai tidak efektif dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas.