LEBAK – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten menegaskan komitmennya mendorong UMKM Banten naik kelas melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, perluasan pasar, digitalisasi, serta tata kelola bisnis.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Banten 2026 bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Banten Maju, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” yang berlangsung di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (24/9/2026).
Ketua Kadin Banten Mochammad Azzari Jayabaya mengatakan UMKM tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi harus menjadi bagian aktif dalam pembangunan ekonomi.
Baca Juga: Tuntas Dua Hari, 51 Peserta UKW PWI Banten Dinyatakan Kompeten
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program. Kita harus mendorong agar UMKM menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” ujar Azzari.
Menurut dia, peningkatan kelas UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal. Pelaku usaha membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, produksi, pemasaran, menjaga kualitas produk, membaca kebutuhan pasar, hingga memanfaatkan teknologi.
Azzari menilai pencatatan keuangan menjadi salah satu fondasi penting. Pelaku UMKM perlu mampu menghitung biaya produksi, mengelola arus kas, menentukan harga secara terukur, serta memisahkan keuangan usaha dan kebutuhan pribadi.
Akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Namun, tambahan modal harus disertai kemampuan mengelola bisnis agar pembiayaan dapat digunakan secara produktif dan mendukung ekspansi usaha.
Baca Juga: Kadiskominfo Tangsel Dorong Pemuda Tak Sekadar Jadi Pengguna Teknologi
Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat digitalisasi menjadi kebutuhan bagi pelaku UMKM. Pemanfaatannya tidak sebatas promosi melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik, tetapi juga dapat digunakan untuk pencatatan keuangan, pengelolaan stok, komunikasi pelanggan hingga membangun identitas merek.
“Kadin harus ikut mendorong UMKM naik kelas. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, mendorong digitalisasi dan memberikan training yang sesuai kebutuhan,” kata Azzari.
Ia menegaskan, indikator UMKM naik kelas tidak hanya dilihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha. Peningkatan kapasitas produksi, tata kelola, kualitas produk, perluasan pasar dan kemampuan menciptakan lapangan kerja juga menjadi bagian dari ukuran perkembangan usaha.
Karena karakteristik setiap UMKM berbeda, Azzari menilai program pemberdayaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama. Usaha yang baru berkembang membutuhkan penguatan dasar, sementara bisnis yang lebih maju dapat diarahkan pada ekspansi pasar, peningkatan produksi, penguatan merek dan pembiayaan.
Artikel Terkait
Dinilai Tak Beretika, Pegawai SPPG Bantul Diberhentikan Imbas Dugaan Ejek ke Korban Keracunan MBG
2 Pria Pemeran Konten ‘A Day in My Life’ Ditangkap Polisi: Jadi Tersangka hingga Terbukti Idap HIV
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Reforma Agraria ke Paripurna, 596 DIM Dibahas
Kapolda Banten Pesan Peserta UKW PWI Tetap Kritis: Utamakan Etika, Verifikasi dan Akurasi
Dituding Tak Berizin, Pengelola TPST Abu & Co Bantah: Sampah Diolah Mandiri, Bukan Kontrak dengan BSD