Rapimprov Kadin Banten 2026 Dorong UMKM Naik Kelas, Akses Pasar dan Pembiayaan Jadi Sorotan

Baca Juga: Sidak TPST Abu & Co, Komisi IV DPRD Tangsel Temukan Fakta Berbeda dari Pemberitaan

Untuk itu, Kadin Banten mendorong penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha. Menurut Azzari, pemerintah memiliki kebijakan dan program, sementara dunia usaha memahami kondisi serta kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

“Persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujarnya.

Rapimprov Jadi Forum Konsolidasi

Selain membahas penguatan UMKM, Rapimprov Kadin Banten 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi melalui evaluasi program dan penyusunan agenda kerja.

Azzari menekankan agar kegiatan Kadin tidak berhenti pada agenda seremonial. Setiap program harus memiliki tindak lanjut yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan anggota dan pelaku usaha.

“Setiap program harus memiliki arah dan tindak lanjut yang jelas,” katanya.

Baca Juga: Pelantikan PAPPRI Tangsel, Mizz Farahdiba Tegaskan Komitmen Satukan Musisi dan Perkuat Ekosistem Musik

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten dan kota se-Banten turut hadir dalam forum tersebut, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Lebak, Robi. Kehadiran jajaran daerah menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan komunikasi organisasi.

Azzari menegaskan Kadin merupakan rumah bersama para pengusaha di Banten. Karena itu, soliditas organisasi dinilai penting agar Kadin mampu menjalankan fungsi sebagai wadah dunia usaha sekaligus merespons perubahan ekonomi.

Ia berharap hasil Rapimprov dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih konkret dan dekat dengan kebutuhan pengusaha, khususnya UMKM di berbagai wilayah Banten.

“Program yang baik bukan hanya selesai ketika acaranya selesai. Harus ada tindak lanjut dan evaluasi supaya manfaatnya dapat dilihat,” tegasnya.

Dengan arah tersebut, agenda ekonomi kerakyatan di Banten diarahkan tidak hanya pada bantuan permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas, tata kelola, digitalisasi, akses pasar, pendampingan dan penguatan jaringan usaha.

Baca Juga: TPST Abu & Co Disorot, Pengelola Tegaskan Legalitas: “Kami Kelola Sampah Secara Mandiri”

“Ujung tombak ekonomi ada pada UMKM. Karena itu, penguatannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar usaha yang dijalankan masyarakat benar-benar memiliki kesempatan untuk berkembang,” pungkas Azzari. (***)