Menjelang Kunjungan Presiden, Forum Bersama Sipil Banten Sampaikan Lima Isu Strategis

Baca Juga: Bupati Ratu Zakiyah Bagikan 500 Paket Sembako, Ajak Warga Serang Bersinergi Menuju Kabupaten yang Lebih Sejahtera

Korupsi dan Lemahnya Pengawasan Anggaran

Dalam isu tata kelola keuangan daerah, FBSB menilai masih banyak dugaan korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di Banten yang belum diusut tuntas.

Forum mendesak Presiden agar menugaskan KPK dan Kejaksaan Agung melakukan audit forensik terhadap penggunaan APBD di seluruh kabupaten/kota, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, FBSB mendorong penerapan transparansi e-budgeting dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah.

Baca Juga: Air Kali Rawa Buntu Serpong Mendadak Memerah, DLH Tangsel Ambil Sampel untuk Uji Laboratorium

Kesejahteraan Rakyat dan Ketimpangan Wilayah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan Provinsi Banten sebesar 5,63 persen atau sekitar 772.780 jiwa. 

Meski menurun dari tahun sebelumnya, kesenjangan kesejahteraan masih tinggi, terutama di wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang yang tertinggal dalam akses air bersih, listrik, dan infrastruktur dasar.

FBSB meminta pemerintah pusat menjalankan program afirmatif untuk wilayah selatan Banten, berupa pembangunan padat karya, perbaikan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Baca Juga: Di Tengah Guyuran Hujan, Gubernur Banten Andra Soni Beri Pesan Menyentuh ke Peserta Kemah Kebangsaan

Lima Tuntutan Utama kepada Presiden Republik Indonesia

Dalam pernyataan resmi, FBSB menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Membentuk Tim Investigasi Khusus Banten lintas kementerian (KLH, BAPETEN, BRIN, ATR/BPN, KPK, Kejagung) untuk menindaklanjuti kasus lingkungan dan korupsi.
2. Mengumumkan hasil penyidikan kasus PT Indah Kiat Pulp & Paper dan radioaktif Cikande secara terbuka.
3. Mengawal kasasi Situ Ranca Gede hingga tuntas dengan berpihak pada kepentingan publik.
4. Menegakkan moratorium konversi lahan pertanian strategis serta memperketat pengawasan tata ruang daerah.
5. Mempercepat penegakan hukum korupsi dan pemulihan lingkungan di Banten secara transparan dan akuntabel.

Forum Siap Serahkan Data dan Bukti Lapangan

Forum Bersama Sipil Banten menegaskan komitmennya untuk mendukung reformasi tata kelola daerah dengan menyerahkan data, bukti lapangan, dan hasil kajian masyarakat sipil kepada pemerintah pusat.