Ketua FPRMI Kecewa Tak Bisa Temui Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten

"Ini menjadi PR tersendiri bagi BPK ditingkat Banten, agar dapat mempublikasi parameter WTP untuk Pemkab Tangerang, sehingga publik tidak beropini dengan liar," ujar Tamil.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Tangerang Minta Dukungan Masyarakat Meriahkan HUT ke-391

Tamil juga menambahkan penjelasan secara komprehensif perlu disampaikan oleh BPK agar produk-produk WTP ini tidak mendapatkan stigma miring di mata masyarakat.

Sebab, WTP sering kali dijadikan pencitraan Kepala Daerah sebagai indikator berhasil melakukan transparansi anggaran dan anti korupsi.

"Kalau memang predikat tersebut sudah seharusnya, maka harus dijelaskan apakah kejadian-kejadian tadi (persoalan aset, dll) masuk dalam kategori audit atau tidak, jika tidak apa alasannya, dan jika masuk maka predikat Wajar Tanpa Pengecualian itu bisa menjadi tidak wajar," tutupnya. (***)