“Jadi tidak hanya dibelanjakan ke pasar. Tidak hanya untuk dikonsumsi. Namun diharapkan bantuan sosial bisa memproduksi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan harian guna menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelas Harry.
Harry menyampaikan, bansos dengan skema baru nantinya harus dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan layak, salah satunya tempat tinggal. Misalnya, rusunawa di Pangudi Luhuryang dihuni oleh mereka yang sedang dipersiapkan untuk mandiri dalam 2-3 tahun mendatang berdasarkan evaluasi.
Ia tak memungkiri bahwa data menjadi isu penting hal pemberian bansos.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul/ sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa data juga dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos guna meminimalisasi kesalahan. Pihaknya akan selalu berupaya memastikan orang-orang yang layak akan menerima bantuan.
Upaya perbaikan data, kata Harry, dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor KK). Dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” urainya.
Kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bahwa bansos sebaiknya dibahas dari aspek terpenting, yaitu data, agar semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi terutama dari sisi data.
“Juga bagaimana pelibatan semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW, ini juga harus dievaluasi peran, tugas, dan sinerginya,” imbuhnya.
Ketepatan penyaluran bansos dipandang signifikan karena menurutnya, salah satu respon negara dalam penanganan COVID-19 adalah merencanakan bantuan yang tepat dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak.
