"Baik kemungkinan asimetri yang selama ini simetris, atau kita perlu menformat kembali pilkada yang paling cocok dengan ke khasan satu daerah, atau sejarah yang sebetulnya sudah dilaksanakan baik itu papua, jogja, maupun aceh dan lain sebagainya," lanjutnya di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan. Senin (9/3/2020)
Oleh sebab itu PKG mengadakan diskusi dan mengundang pengambil kebijakan pada hari ini, yakni mendagri, para pengamat pemilu, dan juga praktisi demokrasi atas pernyataannya, yang perlu di respon dalam rangka memberikan kontribusi untuk pengambilan kebijakan.
"Intinya, bongkar pasang pilkada ini harus kita hentikan. Karena bangsa ini memerlukan satu pemikiran sentral agar tidak mengganggu pembangunan. Jadi apakah konsekuensi yang negatif selama ini kita perbaiki atau didesain pilkadanya. Karena ini mesti sinkron," kata Bursah
PKG juga menilai, pilkada tidak boleh menimbulkan disintegrasi bangsa karena tujuan pilkada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
"Bisa saja kita mestinya memulai mendesain UU sehingga payung hukumnya kuat, dan semua yang bermain di luar jalur konstitusi sehingga bisa diambil tindakan hukum," paparnya. (adt)
