Jakarta, bidiktangsel.com - Acara yang bertajuk "Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas Tantangan dan Harapan," kembali di suarakan melalui forum diskusi oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PKG) dengan mengundang seluruh institusi dan lembaga terkait.
Pada kesempatan tersebut, ketua umum PKG, Bursah Zarnubi mengungkapkan tentang konsekwensi pesta demokrasi yang akan berlangsung di seluruh Indonesia.
Menurutnya, implementasi gagasan atau ide dari kementerian dalam negeri akan membentur banyak hambatan menuju kekedaulatan rakyat.
"Urgensi mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas karna kita dalam beberapa tahun ini mengalami polemik yang cukup menggairahkan di kehidupan berdemokrasi, tentunya menyangkut konsekuensi pilkada selama ini. Baik itu pilkada langsung, ataupun pilkada melalui anggota DPRD yang di kritik banyak orang, kemudian dianggap hanya mewakili kepentingan DPRD dan elit politik lokal, sehingga timbul UU untuk pemilihan secara langsung meletakkan keadulatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis dan langsung," ungkap Bursah
Ia melanjutkan, point yang utama sering di temui di wilayah adalah faktor money politik atau politik uang.
"Nah polemik pertama perlu kita catat adalah salah satu hal yang menyangkut money politik. Kemudian, partai sangat menentukan bagi calon maupun arah pilkada. Dan berbagai konsekuensinya. Itu menimbulkan masalah dalam membangun arsitektur atau desain pilkada kita yang kami kira cukup memadai, bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman dan aspirasi publik," sambung Bursah
Belakangan ini, timbul juga berbagai pemikiran, baik dari pemerintah yang diwakili kemendagri, soal kemungkinan evaluasi pilkada yang mesti terjadi.
