Forum Wartawan Kebangsaan Desak Deputi dan Kabiro Pers Istana Dicopot Usai Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN

Baca Juga: Menkeu Purbaya Akan Menarik APBN sebesar 71 Triliun jika BGN tak mampu menyerap anggaran untuk MBG, ini Kata Pratiksi Hukum

Respons Mensesneg

Menanggapi polemik ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya sedang mencari solusi terbaik. Ia mengaku telah meminta BPMI untuk membuka ruang komunikasi agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” kata Prasetyo saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Prasetyo menambahkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun ia tidak secara eksplisit menanggapi desakan pencopotan pejabat yang dilayangkan FWK.

Baca Juga: MoU PT PALYJA Tirta Tangsel dan Perseroda PITS Senilai Triliunan Rupiah Digelar Tertutup untuk Media

Kebebasan Pers Jadi Sorotan

Kasus ini memicu sorotan luas karena menyangkut praktik kebebasan pers di lingkungan Istana. Insiden tersebut dinilai bisa menjadi preseden buruk apabila dibiarkan tanpa tindak lanjut tegas.

Pakar komunikasi politik menilai, pencabutan akses liputan terhadap jurnalis bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut citra pemerintahan terhadap komitmen demokrasi dan keterbukaan informasi.

Dengan desakan FWK yang semakin menguat, publik kini menantikan langkah konkret dari Mensesneg dan pihak Istana dalam menangani persoalan ini.

(***)