Oleh Prof. (HC) Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si.
Gelombang kasus keracunan massal di beberapa sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggores ironi dari niat baik pemerintah.
Program yang digadang untuk meningkatkan gizi anak justru melahirkan risiko kesehatan dan krisis kepercayaan publik. Pertanyaan publik pun menguat: apakah negara benar-benar siap dengan standar keamanan pangan berskala nasional?
Baca Juga: Kolaborasi Kemendikdasmen dan BMM Hadirkan Kemudahan Belajar Al-Qur’an Bagi Teman Tuli
Di tengah gempuran persoalan itu, ada hal yang kerap luput dari perhatian: program makan bergizi bukan semata soal logistik, melainkan juga investasi jangka panjang.
Gizi yang baik menentukan kualitas sumber daya manusia, kemampuan belajar, hingga produktivitas generasi mendatang. Karena itu, kegagalan program ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga risiko terhadap masa depan bangsa.
Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia sudah lebih dulu membuktikan bahwa keberhasilan program makan bergizi di sekolah bergantung pada kombinasi standar higienis, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat.
Baca Juga: POKIR Jadi Bahan Bancakan DPRD Tangsel: Membebani APBD dan Mengorbankan Masyarakat
Dari mereka, Indonesia bisa belajar untuk menjadikan MBG bukan sekadar proyek politik, melainkan fondasi pembangunan manusia.
Jepang: Kyūshoku sebagai Pendidikan Gizi
Sejak awal abad ke-20, Jepang mengenal sistem kyūshoku atau makan siang sekolah. Setiap sekolah memiliki dapur higienis dengan standar tinggi, tenaga nutrisionis, dan menu yang disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak.
Lebih dari sekadar pemberian makan, kyūshoku adalah sarana pendidikan gizi. Anak-anak belajar tentang asal-usul bahan pangan, pentingnya keseimbangan gizi, hingga budaya makan sehat (Otsuka, 2014, Journal of School Health).
Baca Juga: Musholla Almuawanah Gelar Tablig Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Ciater Serpong
Yang menarik, distribusi makanan dilakukan dengan disiplin waktu. Siswa dilibatkan dalam membagikan makanan sehingga tercipta rasa tanggung jawab.
Artikel Terkait
Dari Ospek ke Sorotan Publik: Menelusuri Polemik Cium Kening di Universitas Sriwijaya
Bongkar Alasan di Balik Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty hingga Tuai Sorotan Serikat Buruh
Prabowo Angkat Isu Palestina di PBB, Bikin Titiek Soeharto Terharu
Forum Wartawan Kebangsaan Desak Audit Program MBG yang Sarat Masalah
Mengapa Anggaran Perjalanan Dinas Tangsel Rp115 Miliar, Padahal Kota Jogja Hanya Rp9 Miliar?