Baca Juga: KDM Menuju 2029: Tak Perlu Melawan Prabowo, Menunggu Estafet Bisa Jadi Jalan Terbaik
Ia juga mempertanyakan alasan pemasangan plank yang tidak mencantumkan secara rinci nomor bidang, luas tanah, maupun batas objek yang diklaim.
Menurutnya, informasi tersebut penting agar warga dapat memahami secara pasti bidang tanah mana yang dimaksud dalam klaim kepemilikan pemerintah.
Pemasangan Plank Dinilai Memicu Kekhawatiran
Sejumlah warga juga mempertanyakan pemasangan plank tersebut karena dilakukan setelah sebelumnya terdapat agenda pertemuan dengan warga.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi penghuni yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Ketua RT mengatakan warga pada prinsipnya mengharapkan penyelesaian melalui komunikasi dan kepastian hukum. Ia menyebut warga tidak semata-mata menolak keberadaan pemerintah, tetapi meminta agar persoalan tersebut dijelaskan secara transparan.
Baca Juga: KADIN Tangsel–PLN UP3 Serpong Perkuat Kolaborasi, Peluang Investasi SPKLU Jadi Sorotan
Menurut dia, jika memang lahan tersebut merupakan aset negara atau aset Kementerian Kesehatan, dokumen dan dasar penguasaannya perlu diperlihatkan kepada warga agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda.
Kemenkes dan Dinkes DKI Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini ditulis, petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan belum memberikan klarifikasi mengenai pemasangan plank tersebut.
Belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum pemasangan plank, status bidang tanah, luas lahan yang dimaksud, maupun langkah selanjutnya terhadap bangunan dan warga yang telah menempati kawasan tersebut.
Klarifikasi dari Kementerian Kesehatan dan pihak RSUP Fatmawati diperlukan untuk memastikan apakah pemasangan plank merupakan bagian dari proses inventarisasi atau pengamanan aset negara, penertiban pemanfaatan lahan, atau memiliki tujuan lain.
Dengan adanya perbedaan informasi antara warga dan pihak terkait, kepastian mengenai status tanah Perumahan Depkes di Sawah Baru menjadi hal penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun sengketa hukum yang berkepanjangan.
(***)