Isu Migrasi Siswa Mencuat, Yayasan Syarif Hidayatullah Tegaskan Fokus Lindungi Anak

Pamulang – Isu migrasi atau perpindahan siswa kembali menjadi sorotan di tengah polemik yang melibatkan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pihak lain terkait pengelolaan pendidikan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah, Ilham Aufa, menegaskan pihaknya hingga Selasa (8/9/2026) belum menerima informasi resmi mengenai adanya perpindahan atau migrasi siswa dari sekolah yang berada di bawah yayasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ilham dalam konferensi pers yang digelar di ruang Sekolah Dasar Islam Pembangunan Pamulang, Selasa (8/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ilham didampingi Tim Pembela Pendidikan dan menjawab sejumlah pertanyaan awak media mengenai perkembangan polemik yang turut memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.

Baca Juga: Yayasan Syarif Hidayatullah Buka Suara soal Rentetan Konflik, Soroti Dugaan Aksi Paksa dan Minta Publik Kawal

“Saya sampai hari ini tidak dapat informasi sama sekali tentang hal itu. Hanya desas-desus saja,” kata Ilham.

Menurut Ilham, apabila benar terdapat siswa yang berpindah sekolah, pihaknya akan menghormati keputusan masing-masing orang tua. Namun, ia menilai kabar mengenai migrasi siswa yang beredar saat ini belum disertai informasi yang dapat dikonfirmasi.

Ia menduga isu tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa.

“Kalau pun itu ada beritanya, kalau pun itu ada isunya, saya yakin itu dihembuskan dari pihak sebelah. Hanya untuk melemahkan posisi kita dan memberikan isu penghasutan agar bisa meresahkan para orang tua yang ada di sini,” ujarnya.

Meski demikian, Ilham mengatakan pihak yayasan tidak ingin menjadikan anak-anak sebagai pihak yang terdampak akibat persoalan yang tengah berlangsung.

Baca Juga: Plank Kemenkes Mendadak Terpasang di Perumahan Depkes Tangsel, Warga Pertanyakan Status Lahan

Yayasan Klaim Ada Jaminan Perlindungan bagi Siswa

Ilham mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ia juga menyebut komunikasi dilakukan dengan sejumlah pihak lainnya yang menurutnya memberikan jaminan agar keberlangsungan pendidikan dan legalitas siswa tidak terganggu akibat polemik tersebut.

“Mereka menjamin 100 persen anak-anak, legalitasnya tidak akan terganggu. Dan mereka menjamin bahwasannya yang dikedepankan ini harus anak-anak,” ungkapnya.