Guru Nasional 2025: Dirjen GTK Soroti Pemerataan Pelatihan dan Transparansi Anggaran di SDN Rawabuntu 03

Baca Juga: Adian Napitupulu Tantang Pandangan Menkeu soal Thrifting: Kebijakan Harus Lihat Dampak Lingkungan, Bukan Hanya Ekonomi

Iwan menegaskan bahwa pembiayaan pelatihan dari pemerintah dialokasikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pos anggaran lain yang diatur secara ketat.

“Pelatihan dibiayai dari BOS—itu APBN, bukan beban sekolah. Negara menyalurkannya melalui berbagai pintu, termasuk BKP dan MPG. Uang negara tidak boleh main-main,” tegas Iwan.

Ia bahkan mencontohkan sejumlah penyalahgunaan dana BOS yang pernah terjadi, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen Pemerintah: Semua Guru Harus Naik Kompetensi

Iwan menyampaikan bahwa meski anggaran terbatas, komitmen pemerintah tetap sama: seluruh guru harus mendapatkan peningkatan kompetensi secara bertahap.

Baca Juga: Ketua DPR hingga Presiden Prabowo Buka Suara soal Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah, Siap Evaluasi dan Panggil Pihak Terkait

Direktorat Jenderal GTK disebut fokus pada pelatihan, termasuk skema Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memakan anggaran besar.

“Kami ingin semua guru naik kompetensinya. PPG saja anggarannya berpuluh triliun. Itu untuk memastikan guru mendapatkan kompetensi yang layak,” katanya.

Evaluasi dan Program Lanjutan

Menutup penjelasannya, Iwan memastikan bahwa kritik dan masukan dari guru akan menjadi bagian dari evaluasi. 

Baca Juga: Negara Terkepung Politik Post-Truth: Ancaman Baru atas Nalar Publik dan Legitimasi Demokrasi

Pemerintah, katanya, akan melanjutkan program pelatihan dengan skema pemerataan yang lebih baik di masa mendatang.

Peringatan Bulan Guru Nasional di SDN Rawabuntu 03 menjadi momentum refleksi tentang pentingnya peningkatan kualitas guru sebagai pondasi pendidikan nasional.

Meski tantangan anggaran dan kuota masih menjadi kendala, pendidik berharap program serupa dapat menjangkau lebih banyak guru di Tangerang Selatan dan seluruh Indonesia. (***)