Negara Terkepung Politik Post-Truth: Ancaman Baru atas Nalar Publik dan Legitimasi Demokrasi

Oleh: Uten Sutendi – Budayawan

OPINI — Indonesia tengah menghadapi gelombang besar post-truth politics, sebuah pola gerakan politik yang menjadikan manipulasi emosi lebih dominan dibandingkan fakta. 

Narasi-narasi menyesatkan digulirkan secara masif, menekan lembaga negara, dan memaksa publik mempercayai “kebenaran tandingan” yang dibangun tanpa dasar.

Fenomena ini bukan lagi sekadar gangguan informasi, melainkan ancaman serius terhadap legitimasi negara, supremasi hukum, dan rasionalitas publik.

Baca Juga: Jabarkan Permasalahan Polri di Depan DPR, Wakapolri Singgung soal Lemahnya Pengawasan Internal

Tekanan terhadap Institusi Negara

Gejala ini tampak nyata ketika institusi kredibel seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) didesak untuk meragukan produknya sendiri: ijazah yang mereka terbitkan. 

Begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi sasaran provokasi seolah-olah tidak menjalankan prosedur verifikasi.

Bahkan lembaga kepolisian yang telah melakukan uji forensik ilmiah atas otentikasi dokumen pun tak luput dari serangan delegitimasi.

Di ruang publik, logika hukum dipelintir. Etika berbicara dibuang. Layar televisi, kanal digital, dan platform media sosial dipenuhi potongan hoaks yang dikemas rapi sebagai “kebenaran alternatif”. 

Baca Juga: Pengesahan KUHAP oleh DPR Tuai Soratan, Bandingkan Syarat Penahanan Tersangka di Kebijakan Lama vs Baru

Publik dijejali pesan seolah perjuangan kelompok ini dilakukan demi keselamatan bangsa, kemaslahatan umat, bahkan atas nama Tuhan. Ironisnya, kebenaran itu justru mereka ciptakan sendiri.

Gerakan Tanpa Struktur, tapi Berdaya Hancur

Meski dimotori kelompok kecil yang tidak memiliki struktur formal, post-truth politics mampu menyusup ke berbagai sektor kehidupan.