Opini - Kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), dalam demonstrasi di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 adalah tragedi yang mencerminkan kegagalan mendasar aparat keamanan kita.
Bukan sebagai pendemo atau provokator, Affan hanyalah tulang punggung keluarga yang sedang bekerja mencari nafkah saat tertabrak kendaraan taktis Brimob—rantis Barracuda—yang seharusnya menjaga, bukan membunuh warga sipil.
Baca Juga: Kongres Persatuan PWI yang Diragukan Persatuannya
Gagal Melindungi Rakyat, Gagal Menjaga Kepercayaan Publik
Pendiri Index Politica, Denny Charter, mengecam insiden ini sebagai bentuk kegagalan fatal Polri.
"Presiden seharusnya segera memberhentikan Kapolri dan mengeluarkan dekrit untuk menyelamatkan NKRI dari praktik brutal aparat," ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan keresahan publik: jika nyawa pekerja ojol bisa direbut tanpa pertanggungjawaban, apa harapan rakyat terhadap institusi keamanan? (dibayangkan kutipan para-publik) .
Ketidaktransparanan dan Menyusutnya Akuntabilitas
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari kepolisian mengenai dugaan keterlibatan rantis Brimob dalam aksi maut ini.
Sebaliknya, respons yang lambat memperkuat praduga adanya upaya menutup-nutupi fakta.
Padahal demokrasi hanya bisa tegak apabila lembaga penegak hukum bekerja transparan dan bertanggung jawab terhadap rakyat—terlebih ketika rakyat menjadi korban.
Artikel Terkait
Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi H Bahas Hasil Survei Lokasi Rencana Dapur SPPG
Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat, Pesan Gubernur Banten Andra Soni
Bupati Serang Ratu Zakiyah Terima Penghargaan BAZNAS Awards 2025
BMM Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Selama 24 Tahun Berturut-Turut
Tragedi Ojol Affan Kurniawan: DPR RI Dituding Jadi Biang Kerok Benturan Rakyat dan Aparat