“Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pada dasarnya harus berada dan menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.
Terkait dengan hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, maka dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban DPRD, hendaknya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan demikian, semua kebijakan dan orientasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran khususnya, akan selalu berada dan menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” kata dia.
Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, saya harapkan DPRD Kabupaten Pesawaran dapat segera bersidang untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesawaran, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan,” tambahnya.
“Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Pesawaran, yakni agar memanfaatkan waktu yang tersedia, dengan sebaik-baiknya, guna mempersiapkan kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas,” (azs)
