Pesawaran - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona hadiri dalam pelantikan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Acara pelantikan digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, Senin, 7 Oktober 2019.
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona berharap DPRD Kabupaten Pesawaran dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan ini, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh.
“Perlu juga saya sampaikan, bahwa dengan semakin beratnya tugas pemerintahan daerah ke depan, maka saya berharap kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki, senantiasa diarahkan dan diorientasikan, untuk memperkuat pondasi awal perkembangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dendi dalam sambutannya.
Dirinya menambahkan, pada hakekatnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Hakikat pemerintahan ini, harus menjadi pedoman utama, dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom yang baru,” ujarnya.
Atas dasar itulah, prioritas pembangunan harus diletakkan kepada program-program yang secara nyata, dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian dalam menopang penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang juga menjadi prioritas pembangunan nasional.
