Pejabat Tangsel Sulit Dikonfirmasi, PWI Tegaskan: Publik Berhak Tahu Kinerja dan Anggaran

Ciputat, bidiktangsel.com – Keluhan mengenai sulitnya wartawan mendapatkan konfirmasi dari sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangsel.

Ketua PWI Tangsel, Ahmad Eko Nursanto, menilai pejabat publik semestinya tidak menghindari pertanyaan wartawan, terutama ketika informasi yang diminta berkaitan dengan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, program pembangunan, hingga penggunaan anggaran daerah.

Pernyataan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan awak media yang bertugas di Kota Tangerang Selatan terkait sulitnya memperoleh respons dari pejabat saat melakukan konfirmasi, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon dan pesan seluler.

Baca Juga: Jembatan Merah Putih Presisi Diresmikan di Ciputat, Polres Tangsel: Bukan Sekadar Penghubung, Jadi Penggerak Ekonomi Warga

Bagi Eko, proses konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Wartawan membutuhkan keterangan dari pihak yang berwenang agar pemberitaan tidak hanya bersumber dari satu pihak sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada pejabat atau instansi yang menjadi objek pemberitaan.

"Jangan takut dikulik soal kinerja dan anggaran. Kalau memang bekerja sesuai aturan dan programnya jelas, ya jelaskan kepada wartawan," ujar Eko.

Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara pejabat dan wartawan bukan semata-mata menyangkut kepentingan media. Informasi yang diperoleh wartawan pada akhirnya dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan program serta menggunakan kewenangan dan anggaran publik.

Wartawan Bukan Musuh Pemerintah

Eko menekankan, wartawan tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang harus dihindari ketika mengajukan pertanyaan kritis.

Baca Juga: Wajah Baru SDN Jombang 03 Tangsel: Gedung 3 Lantai, 21 Kelas Aktif, 672 Siswa Kini Belajar Lebih Nyaman

Justru, menurut dia, pertanyaan wartawan dapat menjadi ruang bagi pejabat untuk menjelaskan kebijakan, meluruskan informasi yang keliru, sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

"Jangan menganggap wartawan sebagai musuh. Ketika wartawan bertanya soal program atau anggaran, itu bagian dari fungsi kontrol sosial," katanya.

Ia berharap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan awak media.

Jika pejabat sedang tidak dapat memberikan jawaban secara langsung, menurutnya, tetap perlu tersedia mekanisme komunikasi yang jelas, termasuk melalui pejabat teknis, humas, PPID, atau saluran resmi lainnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Cek Kesehatan, Pemkot Tangsel Kembangkan 36 Pos Lansia untuk Wujudkan Lansia Aktif dan Mandiri

Dengan begitu, wartawan tidak berada dalam posisi menggantung ketika membutuhkan konfirmasi atas suatu informasi.