Jakarta, bidiktangsel.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegas pemerintah dalam menindak pelanggaran aturan terkait pertanahan dan hutan.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Baca Juga: Pembongkaran Pagar Laut, Pj Gubernur Banten A Damenta: Atas Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto
Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, khususnya perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan hukum.
"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya dan tidak melakukannya, pemerintah akan mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, terutama jika lahan itu termasuk hutan lindung," ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyebut bahwa langkah ini melibatkan unsur penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI, untuk memastikan penegakan aturan berjalan efektif.
Baca Juga: Pemprov Banten Komitmen Terapkan Merit Sistem Pada Manajemen ASN
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rasa syukur atas peresmian 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional.
Proyek-proyek tersebut mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 32 GW serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi.
Sebagian besar pembangkit tersebut merupakan energi bersih dan terbarukan.
Baca Juga: Pengukuhan 704 Relawan Pajak Untuk Negeri Tahun 2025 di Kanwil DJP Banten
"Ini mungkin peresmian terbesar dalam satu hari. Ini menunjukkan bahwa kita mampu. We can do it," ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menghormati hasil kerja keras pemerintahan sebelumnya.
"Pembangunan suatu bangsa adalah perjalanan panjang. Apa yang dirintis Bung Karno, Pak Harto, hingga Pak Jokowi, semuanya menjadi landasan bagi kita untuk melanjutkan pembangunan menuju cita-cita bangsa," tambahnya.