“Kepemilikan NIP adalah legalitas formal. Namun, penyesuaian gaji dan status kepegawaian sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca Juga: HPN 2025 Siap Digelar di Banjarmasin, Kapolda Kalsel Pastikan Dukungan Penuh
Menteri Kemenpan RB juga menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pengangkatan P3K.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah, sehingga hak honorer tetap terlindungi,” ungkapnya.
Kemenpan RB dan BKN berjanji untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses pengangkatan honorer.
Baca Juga: Empat Kapolsek di Tangerang Selatan Diganti, Berikut Daftar Lengkapnya
Pendataan dan evaluasi terus dilakukan agar keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
Dengan adanya kebijakan ini, honorer diharapkan mendapatkan kepastian hukum sekaligus kesempatan untuk berkontribusi lebih dalam dunia kerja yang formal dan terstruktur.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer yang telah lama menjadi isu krusial di berbagai daerah.
(***)