Menteri Komdigi Dicurigai Cari Muka ke Operator Seluler, Hak Digital Rakyat di Ujung Tanduk

Baca Juga: Kampung Pemulung Jadi Model KKN Tematik UMJ untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Arah Kebijakan yang Harus Ditegaskan

Di era digital, pembatasan akses internet berbasis tarif bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah demokrasi informasi. Pemerintah seharusnya melindungi hak digital rakyat, bukan menjadi perpanjangan tangan industri.

Jika Menteri Komdigi ingin membuktikan bahwa kementeriannya berpihak pada kepentingan publik, langkah pertama adalah menutup pintu bagi segala bentuk kebijakan yang melanggar prinsip netralitas internet.

(***)