Mendagri Tegaskan Diskualifikasi Petahana yang Langgar Aturan Rolling ASN dalam Pilkada

Baca Juga: Ketua PWI NTB Nyatakan Dukungan Penuh dan Siap Hadiri HPN 2025 di Banjarmasin

Ia juga mengingatkan bahwa aturan mutasi atau pelantikan pejabat baru oleh kepala daerah terpilih sudah memiliki kriteria yang jelas dan wajib dipatuhi.

Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua kepala daerah agar tidak bermain-main dengan regulasi.

Selain di Sulawesi Utara, kasus sengketa Pilkada Minahasa juga menjadi perhatian.

Baca Juga: Ketua PWI Kalbar Dukung Penuh dan Siap Hadiri HPN 2025 di Banjarmasin

Calon bupati Robby Dondokambey dipersoalkan atas dugaan masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara saat mendaftar di KPU.

Tegasnya sikap Tito ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi MK untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran aturan dalam Pilkada.

Penegasan ini juga menjadi pengingat bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dalam sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (***)