Baca Juga: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Dukung Penuh Pelaksanaan HPN 2025
Harapan untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan
Para wartawan sepakat bahwa merit system harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terulangnya praktik-praktik yang dianggap mencederai keadilan birokrasi.
Mereka juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan era sebelumnya, termasuk pada masa kepemimpinan Airin Rachmi Diany, yang dinilai belum maksimal dalam menerapkan sistem ini.
Teguh Wijaya menutup diskusi dengan pesan tegas, "Penerapan merit system bukan hanya soal reformasi administrasi, tapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika pemerintah tidak bisa memastikan seleksi yang adil dan transparan, maka harapan untuk menciptakan birokrasi yang profesional hanya akan menjadi mimpi." tegasnya
Diskusi ini memberikan catatan penting bagi pemerintahan Kota Tangsel untuk lebih serius menjalankan reformasi birokrasi, terutama dalam memastikan bahwa jabatan ASN mesti diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas.
Masyarakat pun berharap agar merit system benar-benar menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan. (***)
Artikel Terkait
Pemprov Banten Komitmen Terapkan Merit Sistem Pada Manajemen ASN
Pembongkaran Pagar Laut, Pj Gubernur Banten A Damenta: Atas Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum untuk Pelanggaran Tanah dan Hutan
Presiden Prabowo Wajibkan Perusahaan Penerima Kredit Bank Pemerintah Simpan Hasil Ekspor di Indonesia
Presiden Prabowo Tetapkan Tiga Kriteria Wajib Penggunaan APBN: Fokus pada Lapangan Kerja, Produktivitas, dan Swasembada