Bersih-Bersih Ala Mendagri, Wartawan Tangsel : Merit System Kebijakan Atau Aturan?

Tangsel, Jumat (24/1/2025) – Diskusi para wartawan senior kembali menjadi sorotan dengan tema penting, yaitu penerapan merit system dalam pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Diskusi yang berlangsung pada Jumat, 24 Januari 2025 ini menghadirkan Teguh Wijaya dan TB. Adhit sebagai pembicara utama, adapun turut hadir dalam diskusi diantaranya Hambali, Donny, Kiting dan Iswan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di HPN 2025 Banjarmasin, Persiapan Hampir Rampung

Para wartawan senior ini menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis kualitas dan kompetensi, bukan hanya sekadar norma atau nepotisme.

Dalam diskusi tersebut, Teguh Wijaya menegaskan bahwa merit system adalah elemen kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Secara kasat mata, sistem yang ada sekarang ini belum sepenuhnya mencerminkan merit. Padahal, reformasi birokrasi yang dijalankan seharusnya fokus pada pembuktian kualitas individu, bukan sekadar formalitas," ujarnya.

Baca Juga: Pj Gubernur A Damenta: Pemprov Banten Aktif Dalam Aksi Pemberantasan Korupsi

TB. Adhit menambahkan bahwa selama ini penerapan sistem promosi dan pengangkatan pejabat di Tangsel belum sepenuhnya bebas dari titipan ataupun rekomendasi.

"Ada banyak program seperti open bidding, tapi sering kali hasil akhirnya tetap bergantung pada keputusan politik di meja Wali Kota. Ini yang menjadikan proses seleksi hanya formalitas," jelasnya.

Ia pun mengkritisi sistem yang ada dengan menyebut bahwa pola lama yang terkesan mendukung nepotisme masih menjadi tantangan besar.

Baca Juga: Delegasi PWI Aceh siap Datang ke HPN Kalsel

Dikatakannya, aturan seringkali berbenturan dengan kebijakan penguasa. Secara kebijakan, amanah rotasi jabatan harus sepenuhnya loyal kepada pimpinan. Sementara, aturan yang di gaungkan melalui merit system masih terkesan berjalan di tempat.

Ia juga menyebutkan sample kasus tertentu yang menunjukkan bahwa pejabat yang diangkat sering kali bukan berdasarkan kompetensi, melainkan loyalitas pribadi atau hubungan dekat dengan pemangku kekuasaan.