Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam sidak Komisi 4 DPRD Tangerang Selatan karena menyangkut batas antara kelanjutan investasi dan kewajiban memenuhi prosedur pembangunan.
Baca Juga: Datara Diluncurkan, Pemkot Tangsel Dorong Kebijakan Publik Berbasis Data
“Jangan Pakai Set Plan Sendiri”
Julham juga memperingatkan agar pihak pengusaha tidak hanya menggunakan site plan atau rencana teknis yang dibuat sendiri sebagai acuan pembangunan.
Menurutnya, rencana pengembangan harus diselaraskan dengan kebutuhan dan kajian pemerintah daerah sehingga potensi dampak terhadap kawasan sekitar dapat diperhitungkan.
“Jangan sampai pengusaha membangun usahanya memakai set plan dia, harus pakai set plan kita,” ujar Julham.
Ia menilai kajian yang dibuat oleh perusahaan belum tentu mencakup seluruh aspek yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Set plan dia nanti disesuaikan kebutuhan sama kajian kita. Jangan sampai pakai dia, karena set plan kajian perusahaan belum tentu mencakup dampaknya,” katanya.
Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Jadi Perhatian, Warga Tangsel Diminta Waspada dan Gunakan Masker
Tiang Lampu hingga Gardu Listrik Ikut Disorot
Bukan hanya bangunan kecil, Julham juga menyoroti sejumlah fasilitas pendukung yang terlihat di lokasi, termasuk tiang lampu serta rencana pembangunan fasilitas kelistrikan.
Menurut dia, pembangunan fasilitas tersebut perlu menunggu rekomendasi dari pihak berwenang.
“Di sini ada tiang lampu, sementara nanti disampaikan rekomendasi kunjungan saya. Belum bisa dilaksanakan pembangunan lampu, pembangunan gardu, dan lainnya karena belum ada rekomendasi,” ucapnya.
Julham meminta pengusaha mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.