info-tangsel

Pejabat Tangsel Sulit Dikonfirmasi, PWI Tegaskan: Publik Berhak Tahu Kinerja dan Anggaran

Kamis, 13 Agustus 2026 | 13:41 WIB
Ketua PWI Tangsel, Ahmad Eko Nursanto, menilai pejabat publik semestinya tidak menghindari pertanyaan wartawan

Baca Juga: AI Makin Canggih, Diskominfo Tangsel Gandeng NU Perkuat Benteng Literasi Digital Lawan Hoaks

Kinerja dan Anggaran Perlu Bisa Dijelaskan

Persoalan keterbukaan menjadi semakin penting ketika pertanyaan wartawan menyangkut pengelolaan anggaran publik.

Komisi Informasi Pusat sebelumnya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Badan publik juga didorong memiliki mekanisme layanan informasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, kritik PWI Tangsel tidak semestinya dimaknai sebagai tuntutan agar seluruh informasi pemerintahan dibuka tanpa batas.

Ada informasi tertentu yang secara hukum memang dapat dikecualikan. Namun, untuk informasi yang terbuka dan menyangkut kepentingan publik, komunikasi yang responsif menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan.

Baca Juga: SIGAP Anak Sehat 2026 Diluncurkan di Tangsel, Pemkot dan Swasta Perkuat Intervensi Stunting di Serpong

Di sisi lain, wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses konfirmasi secara profesional, menyampaikan pertanyaan secara jelas, memberikan waktu yang wajar kepada narasumber untuk merespons, serta membedakan antara fakta, dugaan, dan opini.

PWI Dorong Komunikasi Dua Arah

PWI Tangsel berharap persoalan sulitnya konfirmasi tidak berkembang menjadi jarak antara pemerintah dan media.

Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan akses kepada pejabat dan sumber resmi untuk menguji informasi serta memberikan pemberitaan yang berimbang.

Dengan komunikasi dua arah yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai apa yang dikerjakan pemerintah, berapa anggarannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasilnya.

Baca Juga: Lurah Pondok Aren Beberkan Kinerja 2026: 8 Rumah Dibedah, 1.000 Titik Biopori Dibangun untuk Kurangi Banjir

Pada akhirnya, keterbukaan bukan hanya kepentingan wartawan.

Publiklah yang memiliki kepentingan terbesar untuk mengetahui bagaimana pemerintahan di Kota Tangerang Selatan bekerja dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta penggunaan sumber daya publik. (***)

Halaman:

Tags

Terkini