Ia juga menyoroti pernyataan salah satu pejabat yang menyebut lahan tersebut bagian dari aset pemerintah.
Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar dan melukai hak warga sebagai pemilik sah.
Kritik Etika dan Prosedur
Kekecewaan warga tidak hanya pada substansi, tetapi juga pada proses. Gus Amos mengungkapkan, dalam pertemuan sebelumnya di kantor wali kota, warga diterima di ruang lobi.
“Menurut saya itu pun tidak beretika. Seharusnya kami diterima di ruangan khusus. Kami ini warga, pemilik ruko, bukan tamu tak diundang,” katanya.
Ia juga menyebut dalam pertemuan terbaru, Kepala Dishub tidak hadir meski undangan atas namanya.
Baca Juga: Ditunggu Satu Jam, Warga Pamulang Permai I Kecewa Tak Ditemui Kadishub Tangsel
“Ternyata yang manggil kepala dinas, kepala dinasnya malah tidak ada. Ini tidak beretika dalam pemerintahan. Saya juga punya pekerjaan, saya tulang punggung keluarga. Kalau saya dipontang-panting seperti ini, saya kecewa sekali,” ujarnya.
Selain itu, paguyuban mempertanyakan dasar hukum kebijakan parkir berbayar tersebut.
Menurut Gus Amos, tidak ada transparansi mengenai surat tugas, perintah wali kota kepada Dishub, maupun dokumen perjanjian dan nilai lelang dengan pihak ketiga.
“Surat tugas tidak ditunjukkan. Perintah dari wali kota ke Dishub tidak ada. Nilai transaksi lelang juga tidak transparan. Sosialisasinya pun tidak melibatkan kelurahan, Satpol PP, kepolisian, maupun DPRD. Menurut saya ini cacat hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Ditunggu Satu Jam, Warga Pamulang Permai I Kecewa Tak Ditemui Kadishub Tangsel
Minta Klarifikasi dan Transparansi
Warga Pamulang Permai I RW 23 berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait status lahan, dasar hukum pengelolaan parkir, serta dokumen kerja sama dengan pihak ketiga.