info-tangsel

Guru Nasional 2025: Dirjen GTK Soroti Pemerataan Pelatihan dan Transparansi Anggaran di SDN Rawabuntu 03

Kamis, 20 November 2025 | 11:19 WIB
Dialog terbuka antara pendidik dan perwakilan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan.

Serpong, bidiktangsel.com – Peringatan Bulan Guru Nasional bertema “Terima Kasih Guru, Guru Hebat Indonesia Kuat” di SDN Rawabuntu 03, Serpong, Kamis (20/11/2025), diwarnai dialog terbuka antara pendidik dan perwakilan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan. 

Dalam sesi tanya jawab tersebut, isu pemerataan pelatihan, penggunaan anggaran, hingga keterbatasan kuota menjadi sorotan utama.

Direktur GTK, Iwan Junaedi, menanggapi sejumlah pertanyaan guru mengenai minimnya peserta, pembiayaan kegiatan, dan keberlanjutan program peningkatan kompetensi. 

Baca Juga: Beda Nama dengan Surat Permohonan, Jimly Ungkap Alasan Komite Tidak Menerima Sejumlah Peserta Audiensi Termasuk Roy Suryo

Menurutnya, pelatihan tidak sekadar memperkenalkan materi, tetapi mendorong peserta untuk berpikir dan mengembangkan visi pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

“Saya justru melihat peserta itu belajar, bukan hanya diperkenalkan. Arahan dari Pak Suri Tanto memicu pemikiran kami untuk terus berkembang. Bagaimana visi dan misi itu dikembangkan di sekolah,” ujar Iwan.

Peserta Terbatas, Guru Pertanyakan Pemerataan

Sejumlah guru mempertanyakan alasan hanya sebagian kecil tenaga pendidik yang dapat mengikuti pelatihan, padahal jumlah guru di sekolah mencapai puluhan.

Baca Juga: BAM DPR Bongkar Aliran Impor Pakaian Bekas Hanya 0,5 Persen dari Total Barang Tekstil Ilegal yang Masuk ke RI

“Dari 37 guru, hanya dua yang bisa ikut. Untuk selanjutnya bagaimana? Apakah program ini akan dilanjutkan supaya merata?” tanya salah satu guru.

Iwan menjelaskan bahwa keterbatasan peserta bukan karena diskriminasi sekolah, tetapi akibat kapasitas program pusat yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendidik secara nasional.

“Bayangkan, di kantor kami hanya mampu melatih 5.000 kepala sekolah. Anggarannya terbatas. Padahal program ini harus menjangkau seluruh Indonesia,” jelasnya.

Pembiayaan Menggunakan Dana BOS, Bukan Beban Sekolah

Guru juga menyinggung soal biaya pelatihan yang disebut menjadi tanggungan sekolah.

Halaman:

Tags

Terkini