Di baliknya, terdapat modal finansial kuat dan algoritma media sosial yang bekerja tanpa batas.
Mereka memiliki satu doktrin: “Jika ada satu kebenaran, ciptakan lima kebenaran lain yang berbeda.” Doktrin inilah mesin utama yang mengacaukan lanskap informasi nasional.
Dampaknya luas. Banyak tokoh ulama, politisi, akademisi, hingga praktisi hukum terseret ke dalam pusaran narasi post truth ini.
Apalagi masyarakat umum yang kesehariannya dipenuhi informasi setengah benar dan opini yang dibungkus sensasionalisme.
Di warung kopi, di grup WhatsApp, hingga linimasa digital, keraguan terhadap institusi negara makin menjadi.
Kelompok Sasaran: Dari yang Terluka hingga Pencari Air Keruh
Fenomena post-truth menjangkiti tiga kelompok utama:
- Mereka yang terluka secara politik — individu atau kelompok yang menanggung kekalahan lalu memupuk kebencian.
- Kelompok “ikan lele” — yang justru berkembang subur dalam kondisi keruh; semakin kacau narasi publik, semakin besar keuntungan mereka.
- Kelompok mental block — yang pikirannya tertutup oleh doktrin agama, ideologi, atau kepentingan sempit; menolak kebenaran lain selain versi mereka sendiri.
Baca Juga: Penetapan 200 Peserta Muskot Dipertanyakan, Panitia: Semua Berdasar PO Pasal 9
Ketiga kelompok inilah yang menjadi ladang subur bagi narasi post truth untuk terus tumbuh.
Negara Tidak Boleh Pasif
Jika negara membiarkan praktik politik berbasis kebohongan ini berkembang, kehancuran institusi seperti yang dialami sejumlah negara di Timur Tengah bukanlah mustahil terjadi di Indonesia.
Negara wajib hadir, bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan menguatkan literasi digital, mempertegas otoritas lembaga negara, serta membangun ekosistem informasi publik yang sehat.
Krisis ini bukan sekadar pertempuran pernyataan—ini pertaruhan masa depan republik. Get the feeling Mr. Ten