Baca Juga: Warga Cemas Terjadi Banjir, Turap Sungai Kali Angke di Nusa Loka BSD Longsor
Warga menuding pihak sekolah dan panitia PPDB tidak melakukan sosialisasi yang memadai, terutama terkait mekanisme dan kriteria seleksi jalur domisili. Proses yang dianggap berbelit-belit ini menambah frustrasi warga.
"Kami tidak tahu sistemnya seperti apa. Sosialisasi tidak ada. Kami hanya tahu setelah anak-anak kami gagal masuk dan nama mereka tidak ada dalam pengumuman," ujarnya.
Kegiatan Sekolah Tetap Berjalan
Meski akses utama ditutup, kegiatan MPLS di SMPN 17 dan SMAN 6 Tangsel tetap berlangsung. Siswa-siswa baru tetap hadir dan mengikuti aktivitas yang dijadwalkan, walaupun dengan keterbatasan akses. Pihak sekolah hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi penyegelan ini.
Baca Juga: Sekda Punya Peran Vital, Gubernur Andra Soni Lantik Deden Apriandhi H Sebagai Sekda Provinsi Banten
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa warga tetap menjaga pintu akses utama yang disegel. Mereka menyatakan akan terus melakukan aksi ini sampai ada tanggapan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Tangsel.
Desakan Evaluasi PPDB dan Transparansi Jalur Domisili
Aksi warga ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem PPDB yang setiap tahun selalu menyisakan polemik, khususnya soal transparansi dan sosialisasi jalur zonasi atau domisili.
Sistem yang seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat justru dianggap menciptakan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Dekranasda Kabupaten Serang Tampilkan Produk UMKM Unggulan di Dekranas Expo 2025 Balikpapan
Warga mendesak agar Pemkot Tangerang Selatan dan Dinas Pendidikan segera turun tangan dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil.
Transparansi data dan keterbukaan informasi menjadi tuntutan utama warga agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun mendatang.
(***)