Membedah Celah Korupsi Tangsel: Alarm Tata Kelola di Hari Anti Korupsi Sedunia

Baca Juga: Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Pengendalian Banjir Sepanjang 2025

Secara nasional, korupsi PBJ menjadi penyumbang terbesar kasus penegakan hukum. Tangsel, dengan anggaran infrastruktur yang besar, tidak lepas dari risiko serupa.

Potensi Modus: mark-up anggaran, spesifikasi proyek yang diarahkan, hingga pengerjaan yang tidak sesuai kualitas teknis.

Indikasi Lapangan: kerusakan jalan yang cepat, drainase yang tidak berfungsi optimal, atau bangunan sekolah yang tidak memenuhi standar menjadi tanda adanya inefisiensi yang patut diaudit.

Baca Juga: Agar Permohonan SKB Atas Waris Memenuhi Syarat, Warisan Bukan Objek Pajak, Ahli Waris Wajib Pastikan SKB PPh Terbit Tepat Waktu

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kebocoran di Sistem Pungutan

Sebagai kota jasa, PAD Tangsel bertumpu pada pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Namun sistem pelaporan yang belum sepenuhnya digital dan real-time membuka ruang negosiasi antara wajib pajak dan oknum petugas.

Risiko: penyetoran pajak yang tidak mencerminkan angka sebenarnya, sehingga menggerus potensi pendapatan daerah.

Mengapa Celah Itu Tetap Ada?

Instrumen pengawasan yang ada tampak belum sepenuhnya efektif. Masalah muncul dari beberapa aspek mendasar:

Baca Juga: Soal Kontroversi 3 Bupati Aceh yang Tak Sanggup Atasi Bencana, Wamendagri Anggap Wajar dan Janjikan Bantuan dari Pusat

Pengawasan internal yang belum terintegrasi secara digital.

Minimnya evaluasi independen terhadap kebijakan strategis daerah.

Lemahnya mekanisme kontrol publik dan partisipasi masyarakat.

Kultur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip transparansi.