Uji Coba Sistem Barcode Persyaratan PBG, DCKTR Tangsel Dorong Layanan Perizinan Bangunan Lebih Transparan dan Efisien

Baca Juga: Bupati Serang Tinjau Lokasi Banjir di Pulo Ampel: Simbol Kepedulian dan Aksi Nyata Pemerintah Daerah

Selain itu, pendekatan ini juga menjadi bentuk respons terhadap tantangan birokrasi konvensional yang sering kali dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Perluasan ke 52 Kelurahan

DCKTR menargetkan sistem barcode ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, mencakup 52 kelurahan. 

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Tangsel dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga: Di Tengah Rekor Kinerja Positif Tahun 2024, CTRA Bagikan Dividen Rp444,8 Miliar

“Setelah uji coba selesai, kita harapkan sistem ini bisa diterapkan secara merata agar semua warga di Tangsel merasakan manfaatnya,” tambah Deni.

Transformasi Digital dalam Layanan PBG

Inovasi sistem barcode ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi pelayanan publik di lingkungan Pemkot Tangsel, khususnya dalam penyederhanaan proses perizinan bangunan. 

Digitalisasi yang dihadirkan tidak hanya menyederhanakan proses birokrasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka saat mengajukan izin bangunan.

Baca Juga: Anggaran Rp4 Triliun Lebih: Ke Mana Sebenarnya Arah Pembangunan Kota Tangerang Selatan?

Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan pula tingkat kepatuhan terhadap regulasi bangunan meningkat karena informasi lebih mudah diakses dan tidak menimbulkan ambiguitas. 

Transparansi dokumen dan proses menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola perizinan yang lebih baik. (***)

Keyword utama: sistem barcode persyaratan PBG, PBG Tangsel, digitalisasi perizinan bangunan, DCKTR Kota Tangerang Selatan