Pada tahun ini, Pemprov Banten menyusun sistem manajemen pelaksanaan anggaran yang mudah dibaca, mudah diakses, terkini (up to date), serta mendasarkan diri pada peraturan yang berlaku.
“Dengan dinamika Sumber Daya Manusia yang ada akan lebih mudah dilaksanakan,” ungkap M Tranggono.
“Semoga pelaksanaan APBD Tahun 2023 dapat berlangsung dengan baik,” pungkasnya.
“Provinsi Banten sudah menjadi daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi. Karena 73% Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang APBD,” ungkap Rina.
Dikatakan, pada APBD Provinsi Banten Tahun 2023 untuk belanja dalam rangka pemenuhan target-target infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan belanja wajib dari Pemerintah Pusat terpenuhi. Juga mencakup penanganan inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrim, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). (*)
