Dua Program Presiden Prabowo di Persimpangan: MBG dan Koperasi Merah Putih Perlu Koreksi Serius

Oleh: Alip Purnomo, Direktur Eksekutif IndexPolitica

Serpong - Presiden Prabowo Subianto saat ini berada pada fase krusial dalam kepemimpinannya. Sejumlah program strategis yang digagas pemerintah mulai menghadapi sorotan tajam dari publik, akademisi, hingga pengamat ekonomi. Dua di antaranya yang paling banyak mendapat perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gagasan Koperasi Merah Putih.

Dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil dan dinamika domestik yang semakin kompleks, kedua program tersebut dinilai membutuhkan evaluasi serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial maupun fiskal negara.

Baca Juga: Izin Lingkungan Pembangunan Ruko di Vila Melati Mas Dipersulit Ketua RT

MBG dan Alarm Keselamatan Anak

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun dalam implementasinya, program ini justru memunculkan persoalan yang tidak kecil.

Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, publik dikejutkan dengan berbagai laporan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan distribusi makanan dalam program tersebut. Angkanya bahkan mencapai ribuan kasus di berbagai daerah.

Persoalan ini tidak bisa dilihat semata sebagai statistik. Setiap angka mewakili keselamatan anak-anak bangsa yang seharusnya menjadi prioritas utama negara. Satu nyawa saja mestinya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Selain aspek keamanan pangan, MBG juga menghadapi kritik dari sisi ekonomi. Program ini menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun. 

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil, beban fiskal sebesar itu tentu memerlukan kehati-hatian.

Baca Juga: Anindya Bakrie dan Mulyadi Jayabaya Buka Puasa Bersama Ulama Lebak, Perkuat Silaturahmi Ramadan

Sejumlah ekonom bahkan mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang cermat, tekanan terhadap ruang fiskal negara dapat berdampak pada nilai rupiah, stabilitas pasar saham, hingga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

Situasi global yang memanas, termasuk ketegangan geopolitik seperti konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, berpotensi memicu gangguan pada rantai pasok energi, pangan, dan industri dunia. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal nasional harus semakin adaptif.