Penanganan Kemiskinan Butuh Data Akurat serta Kolaborasi dan Sinergi Semua Pihak

Kota Serang, bidiktangsel.com — Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, memerlukan data yang akurat serta kolaborasi lintas sektor.

Hal ini disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Sinergi Kolaborasi dalam Program Pengentasan Kemiskinan serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" yang digelar di Aula FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sindangsari, Kabupaten Serang, Rabu (23/4/2025).

Baca Juga: Optimis Capai Swasembada, Banten Targetkan Surplus 317 Ribu Ton Beras di 2025

Menurut Dimyati, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Ada lima unsur penting yang harus bersinergi: pemerintah, para pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, dan media sosial.

“Pemerintah harus memiliki data yang valid agar penanganan bisa tepat sasaran. Pemangku kepentingan harus betul-betul hadir dan aktif menyelesaikan persoalan. Masyarakat juga harus berperan serta. Akademisi dengan kajiannya memberikan landasan ilmiah, dan media sosial menjadi sarana penyuarakan kepedulian publik,” jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Bukan Bangsa Minta-Minta, Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia

Ia mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dimyati pun berbagi pengalamannya saat menyusuri wilayah-wilayah di Banten dan mendapati masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH), warga miskin yang sakit tanpa pengobatan, anak putus sekolah, pengemis dan pengamen di jalanan, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar.

“Jangan sampai kondisi ini dibiarkan. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan. Kehadiran Wakil Menteri Sosial RI di sini semoga menambah semangat kita dalam menangani kemiskinan di Banten,” ujarnya.

Baca Juga: MUI Jadi Mitra Strategis Pemprov Banten dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono turut menekankan pentingnya data yang presisi untuk mendukung efektivitas program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agus menyebutkan, berdasarkan data per September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau sekitar 8,57 persen dari total populasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,45 persen berada di Pulau Jawa dan mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian.