Kasus ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Banyak warga yang menuntut transparansi dan penegakan hukum yang adil.
“Kami meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak ada tebang pilih. Dana desa seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar salah seorang warga.
Kejari Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini guna memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Baca Juga: Istana Bantah Pangkas Anggaran Mitigasi Bencana Hingga 50 Persen, BMKG Ajukan Dispensasi
Masyarakat pun diharapkan dapat terus memantau penggunaan dana desa agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
(***)
Artikel Terkait
Dampingi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pj Sekda Nana Supiana: Pemprov Banten Sambut Program Cek Kesehatan Gratis
HPN ke 79: Pj Wali Kota Tangerang Apresiasi Peran Pers dalam Transparansi dan Pembangunan Daerah
Pj Gubernur A Damenta Terima Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Pelaksanaan Hari Pers Nasional 2025 dan Legitimasi Kuat Kepengurusan PWI Pusat Secara Empiris
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Seperti Pesta Pernikahan Setiap Hari, Tantangan Besar bagi Pemerintah