Banten Perkuat Reformasi Birokrasi demi Layanan Publik Optimal

Serang, bidiktangsel.com - Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat kelembagaan perangkat daerah (OPD). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Plh Sekda Provinsi Banten, Virgojanti, menegaskan komitmen Pemprov Banten dalam melaksanakan RB baik secara general maupun tematik.

Baca Juga: Pedagang Pasar Ciputat Ancam Demo Pemkot Tangsel, Diduga Ada Jual Beli Lapak

"Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat untuk menata OPD agar mampu memberikan layanan publik yang optimal," ujarnya saat membuka kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten di KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (20/6/2024).

Virgojanti menuturkan, RB diharapkan dapat memperbaiki berbagai tata kelola, termasuk keuangan, layanan administrasi, layanan sosial, dan lainnya.

"Namun, semua itu tidak akan berhasil tanpa komunikasi yang baik dengan seluruh OPD yang bertugas melayani masyarakat," imbuhnya.

Ia pun mendorong OPD di lingkungan Pemprov Banten untuk bersinergi dan memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi pada hasil positif bagi masyarakat.

Baca Juga: Antisipasi Kendala PPDB 2024, Pemprov Banten Siapkan Helpdesk di Sekolah

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi harus memberikan dampak positif dan manfaat langsung kepada masyarakat," tegasnya.

"Mari kita satukan barisan dan tingkatkan kolaborasi antar OPD serta perkuat kompetensi SDM untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," sambungnya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Akhmad Thamrin, mengungkapkan bahwa kegiatan penguatan RB tersebut merupakan bentuk dialog kinerja untuk mengetahui progres yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD.

"Dalam kegiatan ini, kita juga memberikan pemahaman bahwa kelembagaan OPD bersifat dinamis dan disesuaikan dengan beban kerja serta prioritas program pembangunan pemerintah," pungkasnya. (***)