Kanwil DJP Banten Sita Pabrik Besi dan Baja PT SMS Steel Terkait Dugaan Tindak Pidana Pajak

Serang, bidiktangsel.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten melakukan penyitaan Pabrik Besi dan Baja PT SMS Steel di Kawasan Industri Benua Permai Lestari, Tangerang dan rumah hunian di Jakarta Utara.

Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Banten dibantu Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak dan Tim Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes Polri melakukan penyitaan ini.

Baca Juga: Penjabat Gubernur Banten Tinjau PPDB 2024 SMAN 6 Kota Serang, Pastikan Sistem Berjalan Lancar dan Prima

Penyitaan dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

PT SMS Steel diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Hal ini dilakukan oleh PT SMS Steel pada tahun pajak 2016 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Tangerang.

Dua orang tersangka, LKP dan WLS, selaku pemilik dan pengendali PT SMS Steel, dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Mereka diduga memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan melalui PT SMS Steel untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: M Hardhy Muslim Menjadi Kandidat Kuat Bupati Buton Utara Berdasarkan Survei Index Politica

Akibat perbuatan tersangka LKP dan WLS pada tahun pajak 2016, negara mengalami kerugian senilai Rp 68.295.350.705,- (Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).

Penyitaan ini merupakan bukti keseriusan Kanwil DJP Banten dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten.

Penyitaan ini diharapkan dapat memberikan peringatan dan efek jera bagi para pelaku lainnya, serta mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. (***)