Kota Tangerang, bidiktangsel.com - Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) kembali mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Tangerang Raya, yang mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Survei dilakukan dari tanggal 4 hingga 9 Januari 2024, melibatkan 440 responden per wilayah atau total 1320 responden untuk seluruh Tangerang Raya, dengan margin of error +3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul, menjelaskan bahwa tujuan survei ini adalah sebagai alat ukur dan bahan introspeksi bagi para pemangku kebijakan di Tangerang Raya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan! Gerakan Pangan Murah Kota Tangerang Siap Menyasar 39 Lokasi
“Jika ditanya kenapa Tangerang Raya, sebab tiga wilayah ini lebih terkenal, daripada ibukotanya di Provinsi Banten, Serang. Serta siklus masyarakat urban yang tinggi, sehingga kami menilai bahwa tingkat pelayanan publik di wilayah ini menjadi etalase bagi pelayanan di Banten bahkan wilayah sekitarnya yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ungkap dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf ini.
Dalam survei tersebut, diungkapkan 12 isu makro, termasuk pelayanan publik, aksesibilitas, kemacetan, banjir, kesehatan, ketimpangan sosial, bantuan sosial, lapangan kerja, pendidikan, UMKM, Politik Anggaran, dan penegakan hukum.
Direktur Riset KPN, KRT. Tamil Selvan, menyoroti trend positif kepuasan warga Kota Tangerang yang berada di atas rata-rata.
Hal ini disebabkan oleh persepsi warga terhadap kebijakan pemerintah kota yang dianggap sangat pro-masyarakat, terutama dalam pembayaran premi BPJS bagi warga kurang mampu.
Baca Juga: 17 Tahun Setu: Merajut Kebersamaan Menuju Masa Depan Gemilang
“Dalam survei itu kita tidak sekedar melihat hasil ya, tapi kita melihat trend, dari 50 koesioner yang ditanyakan dan dibandingkan dengan 2 wilayah lainnya, saya melihat trend positif yang cukup tinggi pada Pemkot Tangerang, saya kira salah satu penyebabnya adalah kebijakan Pemkot yang membayarkan premi BPJS warga kurang mampu, ini patut dijadikan role model di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ungkap dosen Universitas Dian Nusantara ini.
Tamil menambahkan bahwa kesuksesan Pemerintah Kota Tangerang dalam meraih trend positif tersebut juga berkat langkah-langkah taktis yang diambil oleh pimpinan sebelumnya, yaitu Arief Wismansyah, yang dianggap berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada warganya.
Namun, Tamil juga memberikan catatan kepada aparat penegak hukum, bahwa hasil survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi masih rendah, sehingga perlu dioptimalkan.
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Buka Diklat Paskibra: Pesan Penting untuk Generasi Penerus
Dia juga menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran Kejaksaan, dan menyarankan kedua lembaga ini untuk menggandeng ahli dan praktisi komunikasi dalam sosialisasi program mereka kepada masyarakat.
Artikel Terkait
Pj Bupati Tangerang Minta ASN Jaga Netralitas dan Sukseskan Pemilu 2024: Penghargaan Prestasi OPD
50 Usulan Prioritas Senilai Rp68 Miliar Warnai Musrenbang Sepatan 2025
Langkah Tepat Pemkot Tangerang, Inflasi Terkendali di 2,46%
Hak Pilih WBP Tak Boleh Diabaikan: Pemkot Tangerang Fasilitasi Perekaman KTP di Lapas
Evaluasi Kewilayahan: Pemkot Tangerang Fokus Pemantauan Pemilu dan Banjir