Terus apa yang salah dan jadi masalah? Tidak ada masalah secara undang-undang politik pemilu. Aturan pemilu membolehkan politik dinasti bermain. Sah secara hukum. Bahkan tidak menyalahi prosedural demokrasi politik yang berlaku.
Tetapi akan menjadi masalah jika diajukan dua pertanyaan penting.
- Apakah politik dinasti di era kini bisa menjadi modal yang efektif bagi kontestan untuk memenang kan sebuah pertarungan politik?
- Apakah praktek politik dinasti dapat menjamin pelaksanaan pilkot nantinya benar- benar berjalan sesuai prinsif kualitas demokrasi dimana pertarungan yang terjadi adalah adu kekuatan ide dan konsep tentang membangun kota Tangsel ke depan?
Jika para kontestan terlalu mengandal kan unsur kekerabatan an sich untuk memenangkan pertarungan politik, maka ini yang akan menjadi masalah.
Praktek politik yang terlalu bergantung kepada unsur kekerabatan biasanya memiliki dua karakter yang bertentangan dengan tujuan luhur sebuah perhelatan demokrasi politik.
Yakni , ia mempunyai karakter yang cenderung mengesampingkan gagasan dan ide -ide besar. Malah seringkali miskin gagasan dan males berinovasi pemikiran.
Karakter kedua ialah cenderung menyukai cara- cara politik kuno, yakni menggunakan praktek politik uang (money politic).
Nah, sementara tingkat partisipasi politik warga Tangsel sudah berkembang sedemikian hebat. Bukan saja dari sisi keterlibatan warga untuk ikut datang ke TPS, tetapi juga sudah mampu berekspresi politik secara kualitatif dibandingkan sepuluh tahun lalu.
