Sehingga, sambung dia, seseorang atau kelompok tidak perlu menolak dengan mengatakan "ini bukan politik". Dia mengungkapkan bahwa salah satu asal kata politik adalah "policy" yang berarti kebijakan. Dia mengatakan, kalau berbicara tentang kebijakan berarti bicara berpolitik.
"Yang harus dipahami berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik.
Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik," katanya.
Dalam cicitan beberapa jam sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengritik dan berserikat. Dia melanjutkan, demokrasi juga memberi kekebasan untuk berkoalisi atau beroposisi dan bekerja di pemerintahan atau di luar pemerintahan.
"Tapi agar baik semua harus ikut nomokrasi (aturan hukum). Demokrasi tanpa hukum bisa anarkis; hukum tanpa demokrasi bisa se-wenang-wenang," katanya.
Dalam cicitannya Mahfud tidak menyinggung organisasi apapun. Kendati demikian, beberapa waktu lalu lahir organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka mengklaim tidak akan beralih menjadi partai politik maupun organisasi masyarakat.
KAMI mengaku hanya sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Mereka khawatir masyarakat yang frustasi dengan kondisi saat ini mengambil jalan sendiri-sendiri karena tidak percaya pemerintah atau DPR.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/20). tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, pendiri PAN Amien Rais disebut-sebut juga hadir pada pembacaan deklarasi itu.(mpcom)
