Mendagri Tito: Daerah Harus Efisien Kelola Anggaran, Bukan Sekadar Keluhkan Penurunan TKD

Baca Juga: PT Lambok Ulina Kembali Menangi Proyek di Banten Meski Pernah Disanksi KPPU

Fokus pada Program yang Sentuh Masyarakat

Lebih lanjut, Tito meminta kepala daerah untuk lebih cermat menentukan prioritas anggaran dan memastikan dana digunakan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Belanja harus efisien, terutama untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja birokrasinya perlu disederhanakan,” kata Tito.

Dengan langkah efisiensi, Mendagri meyakini daerah tetap mampu menjalankan pembangunan meski menghadapi penurunan dana transfer. Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari pengurangan belanja birokrasi.

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Serang dan BBPVP Serang Sepakat Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja

“Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja, jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sudah berhasil melakukannya,” ujarnya.

Tito menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah sejatinya pernah menghadapi situasi serupa, seperti pada masa pandemi COVID-19 ketika hampir seluruh pendapatan negara berkurang dan harus dilakukan rasionalisasi.

“Kita pernah alami itu dua kali. Waktu COVID, semua pendapatan negara turun, semua dirasionalisasi, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

(***)