Oleh : Aditya Bayu Wardana, SM/ Analis Kebijakan/Mahasiswa S2 IPB
Opini - Pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Bukan sekadar rotasi birokrasi, momentum ini dipandang sebagai ujian baru bagi integritas, profesionalisme, dan keberanian penegakan hukum di wilayah dengan dinamika pembangunan dan investasi yang tinggi.
Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dikenal sebagai kota metropolitan yang tumbuh cepat dengan kompleksitas persoalan tata kelola pemerintahan, perizinan, serta sengketa lahan.
Karena itu, publik menaruh harapan besar pada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru, Apreza Darul Putra, S.H., M.H, untuk membawa semangat perubahan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Soroti Proyek Whoosh, Said Didu: Ini Buka Kotak Pandora Era Jokowi
Agenda Prioritas: Dari Pencegahan Korupsi hingga Mafia Tanah
Harapan utama masyarakat Tangsel tertuju pada tiga sektor krusial.
Pertama, pemberantasan korupsi di sektor APBD dan proyek strategis daerah.
Kajari baru diharapkan berani mengawal ketat proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Langkah preventif melalui pendampingan hukum yang transparan juga menjadi kebutuhan mendesak.
Kedua, pengawasan ketat di sektor perizinan dan tata ruang. Area ini disebut sebagai “gula-gula investasi” yang rentan disusupi praktik kolusi dan penyalahgunaan izin alih fungsi lahan.
Publik menantikan tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang berdampak pada lingkungan dan ruang terbuka hijau.
Ketiga, pemberantasan mafia tanah yang terus mengancam hak-hak masyarakat kecil di tengah melonjaknya harga tanah di Tangsel.
Artikel Terkait
Pilar Saga Ichsan Resmi Nahkodai Karang Taruna Tangsel, Siap Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Daerah
Andika Hazrumi Dorong Karang Taruna Tangsel Prioritaskan Program Kepemudaan
Mahasiswa Akuntansi UNPAM Tanamkan Literasi Keuangan Anak Lewat Pembelajaran Kreatif di Taman Baca PEKA
Rangkap Jabatan Wakil Wali Kota Tangsel Dinilai Langgar Prinsip Good Governance
BCW Bawa Bukti ke Kejagung, Ungkap Dugaan Permainan Proyek Jalan Rp87,6 Miliar di Banten